Rabu, 23 Juli 2014
next next next
Rabu, 13 Februari 2013 — 09:48:10 WIB

Dugaan Korupsi Tanggul Ciujung, Polda Banten Tetapkan Dua Tersangka

Serang, SENTANAonline.com

DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten tengah mengusut kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Ciujung, di Kampung Pelambangan, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang pada kantor Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3)

Proyek dari Dirjen Sumber Daya Air Kementrian PU TA 2012 senilai Rp32.390.900.000 di nilai banyak penyimpangan yang diduga mengakibatka kerugian keuangan Negara.

Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni DD pejabat BBWSC3 selaku pejabat pembuat komitmen (PPK)dan IJ selaku manager wilayah empat PT Wijaya Karya (pelaksana).

Direktur Kriminal Khusus Polda Banten, Kombes Pol Purwo Cahyoko, mengatakan, pada proyek yang didanai APBN 2012 tersebut diduga terdapat penyimpangan. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya data yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi dana sudah dibayarkan 100 persen.

"Dugaannya, pekerjaan belum selesai, belum sempurna, baru sekitar 60 atau 70 persen, akan tetapi pembayarannya sudah 100 persen, dan sudah dibuatkan serah terima berita acara pembayaran," ungkap Purwo, didampingi Kasubdit III Tipikor, AKBP Zuhardi, di Mapolda Banten, Selasa (12/2).

Kendati demikian, Purwo mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap tersangka karena proses penyidikan baru akan dimulai.

"Itu nanti, kan belum diperiksa juga. Kami baru akan menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di penyidikan ini. Kalau tersangka kan terakhir," katanya.

Purwo menjelaskan, pada papan  proyek tersebut tertera bahwa pelaksanaan dikerjakan selama 150 hari kerja kalender dimulai sejak  Agustus 2012 dan berakhir pada Desember 2012. Akan tetapi, pada saat berakhirnya masa pelaksanaan pembangunan, faktanya masih ada pekerjaan yang belum selesai.

"Akan tetapi, uangnya sudah dibayarkan, berita serah terima pekerjaan. Sehingga terbitlah seluruh dokumen-dokumen pencairan uang, mulai Surat Perintah Membayar (SPM) maupun SP2D. Jadi, seolah-olah pekerjaan itu selesai," jelas Purwo.

Dalam proyek tersebut, lanjutnya, DD sebagai PPK bertanggung jawab atas penggunaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan.

"DD ini paling bertanggungjawab. Akan tetapi, itu nanti bisa berkembang, artinya kemungkinan ada tersangka lainnya," ungkap Purwo.

Dikatakan, sejauh ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung untuk membuktikan secara ilmiah mengenai apa-apa saja item yang belum terpasang, dan item-item yang sudah terpasang kemudian mungkin tidak sesuai spesifikasi.

"Mudah-mudahan dalam minggu ini tim ahli dari ITB sudah bisa turun ke lapangan. Nantinya hasil cek fisik itu dijadikan dasar untuk perhitungan kerugian negara," tuturnya.

Makanya,untuk sementara kegiatan pekerjaan proyek itu dihentikan untuk memudahkan penyelidikan,Polda banten akan terus melakukan pemantauan sampai tim ahli dari ITB selesai melakukan penghitungan cek fisik pekerjaan.

Purwo menambahkan, kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat kemudian anggota Subdit III langsung melakukan penyelidikan. Indikasi kuat terdapat penyimpangan, kasus itu pun ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang tersangka.

"Mudah-mudahan penyidikan berjalan lancar sehingga kasus ini bisa secepat mungkin di limpahkan ke Kejaksaan,"tegas Purwo. (PES)

0 Comments

Silahkan Login untuk Memberi Komentar Anda
clik here    POLLING

Tentukan Presiden Pilihan Anda

Jokowi-Jusuf Kalla
Prabowo-Hatta
Belum Tahu
Tidak Ada

Lihat hasil