Kamis, 24 April 2014
next next next
Kamis, 07 Maret 2013 — 01:33:21 WIB

Kejagung Kasasi Putusan Bebas Hotasi

Jakarta,SENTANAOnLine.com-- Setelah dua minggu sejak putusan bebas terhadap mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines (Merpati), Hotasi Nababan, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan upaya hukum kasasi, termasuk atas putusan bebas mantan General Manager Procurement Merpati, Tony Sudjiarto, akhirnya Kejaksaan Agung pada Senin 4 Maret 2013 kemarin menyatakan kasasi atas putusan Majelis Hakim tersebut.

KEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejagung (Kapuspenkum), Setia Untung Arimuladi mengatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan kasasi karena mengingat putusan tersebut bukanlah merupakan pembebasan yang murni sifatnya, karena didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebuah tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan.   "Bukan juga didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan," kata Untung di Kejaksaan Agung, Rabu (6/3) malam.

Untung melanjutkan, pernyataan kasasi JPU telah dituangkan di dalam Akta Permohonan Kasasi No: 11/Akta.Pid Sus/TPK/2013/PN JKT.PST dan No: 12/Akta.Pid Sus/TPK/2013/PN JKT.PST. "Selanjutnya, JPU akan menyusun persoalan pembebasan yang tidak murni tersebut berikut permasalahan lainnya, yang terjadi selama persidangan sebagaimana pasal 253 Ayat (1) KUHAP," ungkap Untung mantan Asisten Jaksa Agung ini.

Untung menambahkan, pihaknya memanfaatkan masa tenggang waktu selama 14 hari, dalam rangka mengevaluasi dan meneliti putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 19 Februari 2013 lalu, yang menyatakan kedua petinggi Merpati tersebut dalam persidangan terpisah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bebas terhadap Hotasi Nababan terkait kasus penyalahgunakan kewenangan dalam sewa pesawat. Majelis Hakim dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, menyatakan membebaskan dari seluruh dakwaan primer maupun skunder dan meminta pemulihan hak terdakwa karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait penyewaan pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 pada 2006 sehingga menguntungkan diri sendiri dan pihak Thirdtone Aircraft Leasing Group (TALG).

Meski dua pesawat yang di sewa belum diterima pihak Merpati namun hakim beranggapan tindakan terdakwa telah sesuai dengan prosedur dalam menyewa dan membayarkan security deposit sebesar satu juta dolar AS kepada pihak TALG melalui kantor pengacara Hume and Associate. Majelis hakim beranggapan terdakwa telah bersikap transparan, beritikad baik, tidak ada konflik kepentingan, dan sejalan dengan tata kelola perusahaan.

Majelis juga mempertimbangkan fakta yang menunjukkan kalau pihak Merpati tetap berusaha agar TALG mengembalikan "security deposite" yang telah dibayarkan tersebut setelah perusahaan asing itu tidak mampu mendatangkan pesawat yang telah disepakati.

Penulis: Rudianto Manurung

clik here    POLLING

Siapa Cawapres Ideal Jokowi.?

Basuki TP. (Ahok)
Mahfud MD
Marsekal TNI Djoko Suyanto
Jenderal TNI Moeldoko
Tri Rismaharini (Risma)
Tidak Tahu

Lihat hasil