Senin, 21 April 2014
next next next
Minggu, 05 Mei 2013 — 09:27:23 WIB

KPK Diminta Periksa Pejabat Pemkab Taput

Tapanuli Utara, SENTANAonline.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum menunjukkan sikap independen dalam memberantas korupsi. Lembaga pimpinan Abraham Samad itu masih dianggap tebang pilih, sehingga kasus-kasus korupsi yang terjadi  di daerah tidak sedikit yang terbengkalai seperti Dugaan Korupsi di Tapanuli Utara.

Demikian dikemukakan Devisi Investigasi LSM ICF Taput Tohap Simeremare.terkait masih banyaknya kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah Tapanuli Utara yang belum ditangani lembaga tersebut dengan maksimal.

"KPK harus bertindak lebih tegas terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Tapanuli Utara (Taput) terlebih dengan nilai kerugian besar yang mencapai hingga puluhan miliar rupiah," ujar Tahap kemarin.

Ia mencontohkan banyaknya temuan BPK yang tidak bisa di pertanggung jawabkan oleh Pemkab Taput dimana yang sudah merugikan negara tapi sampai saat ini hukum belum meringseknya seperti khasus Penggelembungan jumlah penduduk Kab.Tapanuli Utara, Prov.Sumatera Utara  277.719, mempunyai DPRD 35 kursi  yang seharusnya adalah 30 kursi, rugikan keuangan Negara sedikit dikitnya Rp 6.869.499.920.                                 

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara,Provinsi Sumatera Utara pada KUA dan PPAS Tahun 2010 adalah 277.719 jiwa. Berdasarkan Undang Undang No.10

Tahun 2008, pada pasal 26 ayat (2) huruf (c) menyatakan, jumlah penduduk 200.000  sampai  dengan 300.000 memperoleh alokasi  30 kursi DPR, namun pada kenyataan jumlah DPRD Kab.Tapanuli Utara, Prov.Sumatera Utara, adalah 35 kursi, sehingga keberadaan 5 anggota DPRD Kab.Tapanuli Utara Prov.Sumatera Utara, tidak ada yang diwakili dan merugikan Keuangan Negara Rp 6.869.499.920.

Dan begitu juga Temuan BPK yang tidak memiliki bukti pertanggungjawaban yang lengkap pada tahun 2007, Rp 1.731.956.500,00  sudah sangat jelas dan nyata, akan tetapi KPK belum meringseknya.

Temuan BPK atas belanja subsidi Rp 1.023.525.000,00 , untuk PT.Asi Pudjiastuti Avition, tidak sesuai dengan ketentuan, diantaranya terdapat pengeluaran untuk tahun 2006 sebesar Rp 87.855.000,00, membebani anggaran 2007.

Pengeluaran belanja bantuan keuangan kepala Desa/Kelurahan tahun 2007 ,sebesar Rp 15.003.709.161,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap sesuai dengan temuan BPK tahun 2007.

Tohap menambahkan, di dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo,UU No.20 Tahun 2001, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Kasus dugaan korupsi penyimpangan dan gratifikasi yang  diduga dilakukan Pemkab Tapanuli Utara (Taput) dengan nilai kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.

"Melihat kasus besar seperti itu, sudah seharusnya KPK  segera menindaklanjuti laporan masyarakat ke KPK. Ini  juga sekaligus agar kredibilitas KPK di mata masyarakat  Taput tetap baik," ujar Tohap. (MUS)

0 Comments

Silahkan Login untuk Memberi Komentar Anda
BACA JUGA :
clik here    POLLING

Siapa Cawapres Ideal Jokowi.?

Basuki TP. (Ahok)
Mahfud MD
Marsekal TNI Djoko Suyanto
Jenderal TNI Moeldoko
Tri Rismaharini (Risma)
Tidak Tahu

Lihat hasil