Kamis, 24 Juli 2014
next next next
Rabu, 11 September 2013 — 08:50:46 WIB

DPR Dukung Permen ESDM Nomor 16/2011 untuk Penyaluran BBM Tertentu Saja

 

Jakarta, SENTANAonline.com

ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Satya W.Yudha,  meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Enerrgi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyesuaikan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 16/2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan aturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres).

Hal ini disampaikan Satya yang anggota DPRRI dari Fraksi Partai Golkar, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (11/9). "Permennya harus disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi seperti PP dan Perpres. Kalimat dalam Permen tersebut juga harus bisa disempurnakan dan ditulis untuk BBM Tertentu," katanya.

Pasalnya, lanjut Satya, Permen No 16/2011 tersebut adalah Petunjuk Pelaksanaan dari Pasal 66 Peraturan Pemerintah No 36/2004, Perpres 71 Tahun 2005 dan Perpres 45 Tahun 2009 yang kesemuanya menetapkan sebagai Peraturan untuk Kegiatan Penyaluran BBM Bersubsidi (BBM Tertentu).

"Intinya, karena pendistribusian BBM bersubsidi dibiayai oleh alpha yang disepakati merupakan bagian dari subsidi Pemerintah, maka secara otomatis menjadi BBM Tertentu yang aturannya harus dibedakan dengan BBM Non Subsidi," tukas anggota Fraksi Partai Gollkar ini.

Sementara  anggota Komisi VII lainnya, Milton Pakpahan  juga menyampaikan hal yang sama. "Saya setuju, memang seharusnya lebih ditegaskan dalam Permen esdm  No. 16 /2011 bahwa yang diatur adalah Penyaluran BBM Tertentu saja, bukan ditujukan untuk BBM non subisidi juga,” katanya di Jakarta, Rabu (11/9).

Menurut Milton, pada dasarnya dia mendukung pengaturan penyaluran BBM bersubsidi dengan pengawasan yang ketat dan terkendali dengan kebijakan pembatasannya. “Namun untuk BBM Non subsidi perlu didorong lebih besar dan lebih luas penggunaanya, sarana prasarananya, volumenya dan distribusi penjualannya," tambahnya.

Dengan demikian, kata Milton, hal itu akan mengurangi pemakaian BBM bersubsidi, yang pada akhirnya secara alamiah bisa mengurangi beban subsidi di APBN.  "Dan pada gilirannya ini dapat meningkatkan sumber dana pembiayaan untuk kegiatan lainnya yang lebih bersifat riil, untuk kegiatan pembangunan, menciptakan lapangan kerja baru, serta menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas," paparnya.

Sebelumnya, sejumlah pakar hukum seperti Prof DR Ing KT Sirait (mantan Rektor UKI), DR Mompang Panggabean SH MH  dan Henry D Hutagaol SH LL.M, menyampaikan hasil kajian hukumnya atas Permen ESDM No 16/2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Menurut mereka, Permen tersebut tidak sejalan atau bertentangan dengan Peraturan di atasnya yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 (pasal 66) , Peraturan Presiden No 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Distribusi BBM Tertentu dan Perpres no 45 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Sementara Sekjen asosiasi penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI), Sofyano Zakaria,  mengatakan, "seharusnya niaga BBM non subsidi tidak perlu dibentengi dengan peraturan yang ketat yang justru akan kontra produktif dengan upaya pemanfaatan BBM non subsidi. "Ini berbeda dengan penyaluran BBM bersubsidi atau BBM Tertentu yang harus diperkuat dengan peraturan yang konfrehensif  agar penyalurannya tepat sasaran," katanya.

"Jadi sangat bijak jika Pemerintah dalam hal ini Menteri esdm, menyempurnakan Permen esdm  16/2011 tersebut sehingga menjadi Peraturan tentang Kegiatan Penyaluran BBM Tertentu saja," tutupnya. (SL)

0 Comments

Silahkan Login untuk Memberi Komentar Anda