Senin, 21 April 2014
next next next
Kamis, 11 Agustus 2011 — 12:05:03 WIB

Tak Penuhi Kuorum, Rapat Paripurna Dengan Pemkab Pandeglang Ditunda.

Pandeglang,SENTANAONLINE.com-- Para pejabat di lingkungan Pemda Pandeglang kecewa karena anggota dewan saat Paripurna tidak memenuhi korum sehingga menyebabkan Paripurna tersebut ditunda.

Bupati Pandeeglang, H.Erwan Kurtubi, ketika diminta tanggapannya tentang hal itu tidak bersedia memberikan komentar. “No comment, untuk kepentingan rakyat atau pribadi,” tandasnya singkat langsung meninggalkan gedung DPRD Pandeglang, Rabu 10/8.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Pandeglang, H.Miskanda, merasa kecewa dan prihatin melihat kondisi anggota DPRD yang banyak tidak hadir. Menurutnya, hal ini membuktikan kualiatas dan nurani anggota dewan nyaris sudah tidak ada.

“Buktinya Paripurna penyampaian laporan badan anggaran APBD tahun 2010, penyampaian laporan pansus pembahasan LHP BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Pandeglang 2010 dan persetujuan raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APDB 2010, tidak memenuhi korum dan akhirnya ditunda,” ucapnya kepada SENTANA, di gedung dewan, Rabu 10/8.

Salah seorang anggota DPRD Pandeglang, Heryanto Iswandi, SH, mengakui bahwa dari awal persiapan untuk Paripurna memang terlihat tidak siap. Seharusnya, kata dia, Bamus menyiapkan segala-galanya dengan baik sehingga tidak terjadi seperti ini.

"Awalnya kan Paripurna bukan sekarang tetapi kamarin, dan sampai sekarang belum ada ketuk palu untuk pembatalan Paripurna. Kemudian sekarang digelar dan banyak angota dewan tidak hadir. Kalaupun Paripurna memenuhi korum tetap saja cacat karena pembatalan kemarin belum ada ketuk palu,” tandasnya.

 “Ini pembelajaran agar tidak terulang kembali, meskipun saya tidak yakin hal seperti ini tidak akan terulang kembali. Sebab kesiapan Bamus untuk membahas beberapa angenda nampaknya tidak serius,” tambahnya.

Sementara anggata Bamus dari Fraksi Golkar, H. Sudiana, membantah jika pihaknya belum siap untuk membahas untuk Paripurna. “Ini hanya kesalahan teknik saja,” tandasnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pandeglang, Heryanto Iswandi, SH mengaku tidak bisa menjalankan peranannya sebagai orang nomor satu guna menegur dan memanggil anggota dewan nakal, karena aturan hukum acara belum disahkan.

“Terus terang saja tugas fungsi Badan Kehormatan Dewan sekarang telah dikebiri, jadi apapun keluh kesah masyarakat tentang tindak tanduk anggota dewan belum bisa diberi sangsi. Padahal kita sudah meminita kepada para pimpinan dewan untuk segera mungkin mensahkan aturan hukum acaranya, sehingga apa yang kita lakukan sesuai aturan main, “ katanya kepada SENTANA di gedung DPR Pandeglang, kemarin.

"Saya tidak ingin menindak anggota dewan nakal, karena tidak ada landasan hukum yang jelas, sekalipun di dalam tatib sudah ada ketentuannya. Ketika ada masyarakat mengeluh dan mengadu ke dewan saya dan teman-teman di BKD
tidak bisa berbuat banyak,” tambahnya.

Diakui, tugas dan fungsi BKD DPRD Pandeglang benar benar mandul alias tidak bisa bekeja sebagaimana mestinya. Seharusnya para pimpinan dewan bersikap tegas untuk menggolkan aturan hukum acara sehingga apa yang dikerjakan BKD
sesuai ketentuan yang telah ditetapkan bersamaa. “Sekarang percuma saja ada BKD tetapi mandul,” tegasnya.

Sementara salah seorang masyarakat Pandeglang, Rohani menilai BKD bukan hanya mandul tetapi harus dibubarkan, karena hanya menghabiskan anggaran.

"Kan ada anggaran tunjangan Ketua dan anggota BKD bahkan diberi mobil dinas. Tetapi tidak punya kerjaan. Cobalah dewan sekarang ini seharusnya punya kinerja lebih baik dari dewan kemarin,” ujarnya.

Adanya pengakuan dari Ketua BKD seperti itu, kata Rohani, sangat memprihatinkan sekali, sebab uang tetap keluar sementara kerjaan kosong. Apa hal itu tidak korupsi? "Saya minta kepada pemerintah deaerah tidak lagi menganggarkan ke BKD sebelum benar-benar punya kinerja sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” tambahnya.

Penulis: JAT.

 

clik here    POLLING

Siapa Cawapres Ideal Jokowi.?

Basuki TP. (Ahok)
Mahfud MD
Marsekal TNI Djoko Suyanto
Jenderal TNI Moeldoko
Tri Rismaharini (Risma)
Tidak Tahu

Lihat hasil