Jumat, 25 Juli 2014
next next next
Kamis, 22 Desember 2011 — 07:51:34 WIB

Undang-undang APBN Larang BBM Naik 2012

 

 

Jakarta, SENTANAonline.com

UNDANG-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 melarang pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi tahun 2012. "Tahun 2012, kalau sesuai UU APBN memang tidak diizinkan menaikkan harga BBM," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta, Rabu (21/12).

Namun, lanjut Dirjen Migas Evita Legowo, opsi kenaikan harga BBM tahun 2012 masih terbuka dilakukan dengan memasukkannya dalam APBN Perubahan. Sesuai Pasal 7 Ayat 6 UU APBN itu, disebutkan, harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. UU itu hanya mengamanatkan pembatasan pemakaian premium bersubsidi.

Pasal 7 Ayat 4 UU APBN 2012 menyebutkan, pengendalian anggaran subsidi BBM tahun 2012 dilakukan melalui pengalokasiannya lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsinya.

Lalu, penjelasan Ayat 4 pasal tersebut adalah pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi premium untuk kendaraan roda empat milik pribadi di Jawa-Bali sejak 1 April 2012.

Sedang, kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui optimalisasi program konversi minyak tanah ke elpiji tiga kg, meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati dan gas, menghemat konsumsi BBM subsidi, dan menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan elpiji tiga kg.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dito Ganinduto mengatakan, pemerintah memang harus memilih opsi kenaikan harga atau pembatasan BBM. "Kalau tidak, anggaran subsidi bakal "jebol"(naik,red) lagi," kata Dito.

Namun demikian, menurut dia, opsi yang paling realistis adalah menaikkan harga BBM. Pada 2011, anggaran subsidi BBM bakal mencapai Rp160 triliun atau Rp30 triliun lebih besar dibandingkan kuota APBN Perubahan sebesar Rp129,7 triliun.

Dimulai dari Jakarta

Evita menambahkan, Pemerintah akan memulai pelaksanaan program pembatasan pemakaian premium bersubsidi bagi mobil pribadi di wilayah Jakarta per 1 April 2012.

Wakil M,enteri ESDM Widjajono Partowidagdo di Jakarta, Rabu, mengatakan setelah Jakarta, dilanjutkan di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Kemudian, Jawa Barat dan selanjutnya Jawa-Bali," katanya.

Menurut dia, pada 2015, program pembatasan premium dan juga solar bersubsidi sudah mencakup seluruh kendaraan pribadi di Indonesia.

Ia mengatakan, nantinya pemerintah hanya memberikan subsidi BBM bagi kendaraan angkutan umum dan sepeda motor. “Program ini akan menekan pemakaian subsidi dalam jumlah signifikan," katanya.

Widjajono juga mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan pemakaian alat kendali semisal "radio frequency identification" (rfid) untuk mendukung program pembatasan BBM. "Tidak pakai alatpun, kalau kendaraan pribadi tidak boleh memakai premium, maka akan menurunkan subsidi," ujarnya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo menambahkan, pemerintah juga tengah memproses revisi Peraturan Presiden No 55 Tahun 2005 dan Perpres No 9 Tahun 2006 yang berisi siapa-siapa pengguna BBM bersubsidi untuk mendukung program pembatasan. "Kami targetkan revisi perpres selesai akhir Desember 2011 atau awal Januari 2012," katanya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 tertanggal 24 November 2015 mengamanatkan, pembatasan konsumsi premium bersubsidi untuk mobil pribadi di wilayah Jawa dan Bali mulai diberlakukan 1 April 2012.

Sesuai Pasal 7 Ayat 4 UU itu, pengendalian anggaran subsidi BBM tahun 2012 dilakukan melalui pengalokasiannya lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsinya.

Lalu, penjelasan Ayat 4 pasal tersebut adalah pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi premium untuk kendaraan roda empat milik pribadi di Jawa-Bali sejak 1 April 2012.

Sedang kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui optimalisasi program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg, meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati dan gas, menghemat konsumsi BBM subsidi, dan menyempurnakan regulasi kebijakan subsidi BBM dan elpiji 3 kg.

Selain itu, Ayat 6 pasal yang sama juga menyebutkan, harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Dalam UU yang sama, kuota BBM tahun 2012 ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter dengan opsi pengurangan 2,5 juta kiloliter melalui pelaksanaan program pembatasan.(SL)

0 Comments

Silahkan Login untuk Memberi Komentar Anda