Rabu, 23 April 2014
next next next
Selasa, 07 Februari 2012 — 08:20:42 WIB

DPR: Proteksi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Tangan Pemda

http://sentanaonline.com/public/images/news/gallery/07022012_201934.jpgJakarta, SENTANAONLINE.com-- Anggota Komisi IV F-PKS Rofi Munawar menilai, keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penentuan RTRW khususnya yang terkait alih fungsi lahan sangat minim.

HAL ini disampaikan Rofi dalam keterangan persnya yang diterima SENTANA, Selasa (07/2). “Padahal merekalah yang secara langsung menentukan keberhasilan dan mengalami dampak dari adanya alih fungsi lahan tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono meminta perhatian serius dari Pemda dalam menekan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Karena dengan adanya proteksi lahan pertanian oleh Pemda diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian secara signifikan.

 “Kita harapkan agar Pemda mampu menekan alih fungsi pertanian ke lahan non pertanian, karena saat ini sekitar 110.000 hektare lahan pertanian di Indonesia sudah beralih fungsi menjadi lahan komersil setiap tahun,” ungkapnya dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal ini Rofi mengungkapkan, bahwa di lapangan saat ini banyak Pemda memberi izin alih fungsi lahan karena memang secara administratif dalam peta rencana tata ruang wilayahnya (zoning) diizinkan. Akibatnya, lahan-lahan persawahan yang ada di areal pemukiman dan industri sangat mudah beralih fungsi ke lahan non pertanian.

“Padahal keberadaan lahan pertanian harus dilihat tidak hanya aspek administratif, namun juga teknis. Oleh karenanya diperlukan zonasi yang lebih rinci dalam RTRW terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah.” tukasnya.

Dalam penyusunan RTRW sebaiknya Pemda agar memperhatikan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 20 ayat 1 UU Nomor 41 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Politisi PKS dari daerah pemilihan Jatim VII ini menambahkan , alih fungsi lahan tidak boleh dipandang sebelah mata, karena sebenarnya jika disadari, hal tersebut berimplikasi terhadap banyak hal dalam kehidupan manusia.

“Alih fungsi lahan berimplikasi ekonomi seperti penurunan produksi pangan, ketersediaan pangan, penurunan pendapatan petani. Sedangkan implikasi sosial menyebabkan menyusutnya tenaga kerja sektor pertanian dan adanya migrasi penduduk. Terakhir adanya implikasi budaya yaitu berubahnya budaya agraris ke non-agraris,” paparnya.

Sementara berdasarkan data BPS, saat ini alih fungsi lahan di tanah air hingga mencapai luasan 110 ribu Ha. Pengurangan itu terlihat dari perbandingan luas lahan baku tahun 2002 yang masih mencapai 7.748.840 ha dan tahun 2011 yang tinggal 6.758.840 ha. Apabila tidak ada penambahan lahan pertanian tanaman pangan, khususnya padi, maka jumlah panen tidak akan meningkat.

Kementerian Pertanian RI menyatakan target mencetak sawah pada tahun 2012 sebesar 100 ribu Ha dengan anggaran yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp1 triliun dengan asumsi biaya untuk mencetak sawah satu hektarenya sebesar Rp10 juta.

Penulis: Syarif Lussy

clik here    POLLING

Siapa Cawapres Ideal Jokowi.?

Basuki TP. (Ahok)
Mahfud MD
Marsekal TNI Djoko Suyanto
Jenderal TNI Moeldoko
Tri Rismaharini (Risma)
Tidak Tahu

Lihat hasil