Jumat, 18 April 2014
next next next
Kamis, 29 Maret 2012 — 02:30:47 WIB

Asset PIK Pulogadung Rp 1 Triliun Berpotensi Raib

 

 

Jakarta, SENTANAonline.com

KEBIJAKAN Pemerintah Propinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran trliunan rupiah setiap tahun untuk membebaskan lahan tidak diimbangin dengan pengelolaan dan pemeliharaan asset yang ada.  Salah satu contohnya, adalah Kawasan Perkampungan Indistri Kecil (PIK) di Pulogadung Jakarta Timur. Areal yang luasnya lebih seratus ha dan dihuni oleh ratusan pengrajin industri kecil itu, kini seperti terlantar karena tidak jelas pengelolaannya.

Informasi yang dihimpun Sentana menyebutkan, kisruh di PIK berawal pada tahun 2009 ketika Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Perda Struktur Organisasi baru pada tahun 2008, dimana PIK Pulogadung tidak masuk dalam struktur baru. Kemudian keluarlah SK Gubernur Nomor 959 tahun 2009 memasukkan PIK sebagai UPT BLUD dibawah Dinas UKM dan Perdagangan. Namun UPT BLUD ini tidak berjalan mulus, karena pengelola sebelumnya yaitu BPLIP (Badan Pengelola Lingkungan Industri Pulogadung) belum dibubarkan. Ujung-ujungnya pada tahun 2011 terjadi dualisme pimpinan, satu kepala UPT BLUD dibawah Dinas UKM, dan pimpinan BPLIP yang juga diangkat dengan SK gubernur.

Masalah PIK yang nilai assetnya mencapai Rp 1 trliun rupiah itu mencapai puncaknya ketika gubernur membubarkan BPLIP melaui Pergub No 11 tahun 2012 yang ditandatangani Fauzi Bowo pada tanggal 7 Pebruari 2012. Konsekwensi Pergub tersebut 76 karyawan non PNS yang sudah mengabdi puluhan tahun tidak jelas nasibnya. Yang anehya, berselang beberapa hari pasca pembubaran BPLIP, Kadis UKM mengeluarkan edaran supaya seluruh karyawan eks BPLIP bekerja seperti biasa.

"Kami sudah bekerja belasan tahun di PIK ini tetapi kami ditelantar, di PHK tidak, sebagai karyawan tidak, tetapi disuruh bekerja seperti biasa. Ini kan aneh" ujar seorang karyawan eks BPLIP yang enggan ditulis namanya.

Dia menambahkan "PIK ini sebenarnya menguntungkan DKI, seluruh asset tanah ini adalah hasil kerja keras pengelola PIK sehingga berhasil membebaskan tanah puluhan hektar, tidak ada anggaran dari APBD tetapi ditengah jalan kami mau dicampakkan begitu saja" ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Nurmansyah Lubis menyesalkan kinerja birokrat Pemprop DKI Jakarta yang        lamban mengambil keputusan sehingga masalah PIK berlarut-larut.

"Mereka cederung menyepelekan masalah PIK pada hal sudah berkali-kali dewan mendesak masalah itu dituntaskan" ujar Nurmasnsyah, Rabu, 28/3/2012 kepada Sentana.

Menurut dia, jika Pemprop tidak menuntaskan masalah PIK dengan menentukan pilihan antara BLUD penuh atau menjadi BUMD atau anak perusahaan BUMD maka asset berupa lahan akan menjadi potensi untuk mengalami kerugian    daerah.

"Saat ini PIK itu seperti status quo, karena tidak ada pengelola, tidak ada monitor kerjasama dengan pihak ketiga serta perpanjangan perjanjian sewa menyewa, karyawan yang sekarang statusnya tidak jelas" ujar Nurmansyah.

 

Segera Bertindak

Terkait masalah ketidakjelasan status karyawan non PNS, Nurmasnyah mendesak Gubernur Fauzi Bowo segera bertindak untuk menetapkan status kepegawaian mereka atau kalau merasa tidak diperlukan lagi, mereka di PHK dan dibayar pesangon sesuai dengan aturan yang berlaku.

'Mereka pegawai yang punya hak dan kewajiban, jangan digantung-gantung seperti itu" tambahnya.

Menurut Nurmasyah, dengan berubahnya status BPLIP menjadi UPT dibawah Dinas UKM, aka kendala bagi karyawan non PNS jadi pegawai UPT. Salah satu solusi untuk mengakomodir mereka adalah dengan menjadikan PIK sebagai BLUD penuh.

"Mereka harus masuk jadi karyawan BLUD penuh karena sudah puluhan tahun mengabdi di BPLIP" pungkasnya.

Kepala BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) DKI Jakarta Sukri Bei juga prihatin dengan nasib 76 karyawan BPLIP yang sudah dua bulan tidak mendapat gaji.

"Sebaiknya perlu segera penyelesaian status karyawan, apakah menjadi karyawan UPT BLUD atau diberikan pesangon sesuai ketentuan" ujar Sukri kemarin kepada Sentana.

Namun menurut dia kewenangan itu bukan di BPKD, tetapi di Dinas UKM dan Perdagangan yang membawahi UPT itu.

Terkait rencana Dinas UKM dan Perdagangan yang akan segera membayar gaji karyawan eks BPLIP, menurut Sukri tidak masalah yang penting ada keputusan gubernur.

"Prinsipnya bisa sepanjang penetapan pengganti gaji ditetapkan dengan dengan keputusan gubernur juga" demikian Sukri Bei. (LM)

0 Comments

Silahkan Login untuk Memberi Komentar Anda
BACA JUGA :
clik here    POLLING

Siapa Cawapres Ideal Jokowi.?

Basuki TP. (Ahok)
Mahfud MD
Marsekal TNI Djoko Suyanto
Jenderal TNI Moeldoko
Tri Rismaharini (Risma)
Tidak Tahu

Lihat hasil