Sabtu, 19 April 2014
next next next
Selasa, 10 April 2012 — 03:14:37 WIB

Soal Blok Karaha Bodas, Bupati Aceng Disinyalir Terima Gratifikasi dari Pertamina

 

Garut, SENTANAonline.com

KONFLIK soal ekplorasi dan ekploitasi atas Blok Karaha Bodas yang dikelola oleh PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) selama ini di Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut terus berlanjut.

Selain perseteruan atas tapal batas wilayah pertambangan yang dianggap terjadi ketidakadilan, juga terindikasi Bupati Garut Aceng HM. Fikri telah menerima Gratifikasi dari PT. Pertamina terkait ijin pengelolaan pertambangan di Blok Karaha Bodas tersebut.

Demikian terungkap dalam, aksi unjuk rasa puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Aksi Rakyat Menggugat, Senin Pagi (9/4) yang berlangsung di Gedung DPRD Garut Jalan Patriot-Garut.

Koordinator Lapangan (Korlap) Ateng Sujana menegaskan, Pemerintah Kabupaten Garut dinilai tidak memiliki sikap yang jelas atas memperjuangkan kawasan Karaha Bodas yang kini telah dieksplorasi oleh pihak Pertamina selama ini.

Bahkan, Forum juga mendesak agar dana bagi hasil dari aset Karaha Bodas yang dikelola oleh pihak Pertamina dapat diterima oleh Kabupaten Garut sebagai Kabupaten Penghasil. ”Bupati Garut terindikasi telah menjual aset daerah yaitu kawasan pertambangan di Blok Karaha Bodas yang telah memberikan ijin dikelola oleh kabupaten Tasikmalaya,” kata Ateng.

Selain itu, Bupati Aceng diminta mempertanggungjawabkan kepada rakyat Garut tentang hilangnya keberadaan asset Karaha Bodas. “Tidak hanya soal konflik tapal batas wilayah, namun dana Bagi hasil dari Karaha Bodas sudah jelas milik aset Garut sebagai Kabupaten Penghasil bukan sebaliknya menjadi Kabupaten Tetangga Penghasil,”desaknya.

Pihaknya, kata Ateng, juga menuntut DPRD secepatnya meminta keterangan kepada Bupatri Garut perihal lepasnya potensi panas bumi di Blok Karaha Bodas yang kini dikelola oleh Pertamina, sedangkan segala bentuk perijinan kawasan tersebut oleh Kabupaten Tasikmalaya.

“Kami meminta aparatur penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus Karaha Bodas. Apabila seandainya didalam proses tersebut terindikasi adanya tindak pidana korupsi, kita minta apara hukum segera melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tuntut Ateng.

Sementara, menanggapi hal itu, Sekda Garut, Iman Alirahman MSi, di hadapan audensi para pengunjuk rasa menyatakan, soal tapal batas pertambangan Panas Bumi yang dikelola PT. Pertamina selama ini sebanyak 38 hektar areal di kawasan Perhutani.

Menurut Sekda Iman, Pemerintah Daerah bersama Provinsi Jawa Barat tengah melakukan pengkajian ulang terhadap tapal batas wilayah tersebuit. “Dari sekitar 42 titik batas wilayah sudah disiapkan untuk dikaji ulang dimana efektifitasnya akan dialukan pada 20 April mendatang,” ujarnya.

Disinggung soal Dana Bagi Hasil atas Kraha Bodas, Iman menyebutkan, sesuai dengan UU No.27 tahun 2003 tentang panas bumi, Pemerintah Kabupaten Garut secara tegas menyatakan telah melakukan advokasi ke pemerintah propinsi dan pusat sebagai Kabupaten Penghasil berdasarkan perhitungan bagi hasil perimbangan keuangan dari Dana Bagi Hasil Karaha Bodas sesuai ketentuan yang berlaku.

”Ini yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupoaten dari pihak Pertamina soal Dana Bagi Hasil yang harus meliputi beberapa factor komponen, baik area kawasan, infrastruktur produksi maupun kapasitas produksi yang dihasilkan,” tandas Sekda. (YUS)

0 Comments

Silahkan Login untuk Memberi Komentar Anda
BACA JUGA :
clik here    POLLING

Siapa Cawapres Ideal Jokowi.?

Basuki TP. (Ahok)
Mahfud MD
Marsekal TNI Djoko Suyanto
Jenderal TNI Moeldoko
Tri Rismaharini (Risma)
Tidak Tahu

Lihat hasil