Rabu, 23 Juli 2014
next next next
Sabtu, 19 Mei 2012 — 01:50:43 WIB

Pengamat: Bubarkan BP Migas dan BPH Migas

 

 
     

Jakarta, SENTANAonline.com

PENGAMAT Kebijakan Publik dan Konsumen Agus Pambagio mengusulkan agar pemerintah segera membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Pasalnya, kehadiran kedua lembaga tersebut membuat Pertamina hanya menjadi operator saja bukan menjadi regulator. "Kembalikan lagi dua lembaga ini ke Pertamina," ungkap Agus di acara Diskusi Publik berjudul 'Minyak Untuk Rakyat' di Jakarta, Jumat (18/5).

Menurut dia, akibat dibentuknya BP Migas dan BPH Migas, Pertamina kini hanya bersifat production sharing, dimana ketika akan mengolah minyak di dalam negeri, Pertamina itu harus melakukan tender seperti perusahaan asing.

Ironisnya, kata dia, perusahaan pelat merah tersebut sering tidak memenangkan tender eksplorasi migas off shore maupun on shore di Indonesia. Padahal, sejatinya Pertamina punya peran lebih untuk mengelola minyak dan gas bumi di dalam negeri. "Seharusnya dari dulu tidak usah BP Migas dan BPH Migas, meski alasannya memotong korupsi," tegasnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani mengaku tidak sepakat. “Saya tidak sependapat, justru peran kedua badan tersebut lebih dikuatkan lagi. Soal Pertamina, biarkan saja perannya tetap seperti sekarang sebagai operator supaya kinerjanya terukur, terkontrol dan tidak superbody,” katanya dalam pesan singkatnya kepada SENTANA, Jumat (18/5) malam.

Dewi justru malah menilai Pertamina perlu diaudit karena kinerjanya banyak masalah terutama dalam urusan impor minyak, distribusi BBM bersubsidi dan lain-lain. “Jika seluruh urusan migas dibebankan kepada Pertamina, justru BUMN tersebut bisa babak belur dan malah tidak terkontrol,” tukasnya.

Sebelumnya, BP Migas dan BPH Migas merupakan badan di dalam Pertamina dengan nama Badan Pembinaan dan Pengusahaan Kontraktor Asing (BPPKA). Hal ini menjadikan Pertamina berperan sebagai regulator dan operator.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan setelah dipisah menjadi BP dan BPH Migas, banyak pekerjaan yang tak sesuai target, seperti lifting minyak terus menerus menurun. "Sampai saat ini banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dengan baik termasuk target lifting minyak, sehingga kita harus impor cukup besar," paparnya.

Namun akibat terbitnya UU nomor 22 tahun 2001 tentang migas, kedua lembaga ini dipisah dari Pertamina. BP Migas dan BPH Migas menjadi lembaga sendiri di luar Pertamina. (SL)

0 Comments

Silahkan Login untuk Memberi Komentar Anda