Kamis, 24 April 2014
next next next
Rabu, 16 Februari 2011 — 12:49:23 WIB

Karyawan PIK Minta Pergantian Pimpinan Dibatalkan

Jakarta, SENTANAONLINE.com -  Pergantian pempinan Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman (BPLIP) yang akrab disebut PIK Pulogadung dinilai tak lazim sehingga membuat karyawan resah. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo diminta segera bertindak membatalkan pergantian pimpinan yang dilaksanakan pada Rabu (9/2/20011).

Ir. Achmad Husaini, M.Arch,  perwakilan karyawan PIK Pulogadung mengatakan pihaknya telah mengirin surat resmi ke Gubernur DKI Jakarta pada 10 Pebruari 2010 mempertanyakan pergantian pimpinan PIK.

"Sesuai rapat terakhir dengan Ass. Pemerintahan diinstruksikan agar Dinas Koperasi dan Perdagangan untuk berkoordinasi dengan BPLIP dalam rangka penyusunan struktur, tetapi tiba-tiba ada pergantian pimpinan tanpa ada pemberitahuan. Ini membuat karayawan resah" ujar Ir. Achmad Husaini,kemarin di Jakarta.

Dia menambahkan, saat ini puluhan karyawan PIK yang non PNS belum menerima gaji karena manajemen tidak berani mengambil dana talangan dari pihak ketiga untuk pembayaran gaji karyawan.

Menurut Achmad Husaini, yang menjabat sebagai koordinator pengembangan, PIK yang berdiri sejak tahun 1982 mempunyai 84 orang karyawan dimana 5 orang berasal PNS dan 79 orang non PNS.

"Yang masalah adalah non PNS, karena selama ini mereka digaji oleh Badan Pengelola" tambah Achmad Husaini.

Dia menuturkan, keresahan karyawan PIK ini berawal ketika Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Perda Struktur Organisasi baru pada tahun 2008, dimana PIK Pulogadung tidak masuk dalam struktur baru.

"Saat itu status PIK tidak jelas karena tidak ada dalam Perda pada hal assetnya cukup besar yaitu 113 ha lahan dan membina ratusan pengrajin industri kecil" tambahnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, keluarlah SK Gubernur Nomor 959 tahun 2009 sebagai BLUD dibawah Dinas Koperasi dan Perdagangan, pada hal menurut Husaini tidak ada hubungannya PIK Polugadung dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan, karena PIK itu multi sektoral yang mengelola para pengrajin industri dan terkait dengan beberapa Dinas dan Badan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dia menyebut memaksakan Kepala BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung harus dipimpin oleh seorang PNS yang berujung pada pengangkatan dan pelantikan Kepala UPT yang baru mengabaikan  SK Gubernur No. 959 tahun 2009 dan menghambat rencana Gubernur untuk segera menjadi BUMD sehingga terkesan adanya pemaksaan kehendak untuk tetap sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Koperasi dan Perdagangan.

"Untuk menghindari keresahan karyawan kami berharap Bapak gubernur mempertimbangkan kembali pergantian tersebut" ujar  Achmad Husaini.

Sementara Ketua Koperasi PIK Pulogadung Mohammad mengatakan, 278 pengrajin yang tergabung dalam koperasi PIK  selama kepemimpinan manajemen lama mereka kondusif berusaha di PIK.

"Kami berharap PIK dipertahankan sebagai Perkampungan Industri Kecil yang membina para pengrajin kecil. Sudah puluhan pengrajin berhasil dari PIK. Itu harus dipertahankan" ujarnya, kemarin di Jakarta.

Pergantian pimpinan PIK yang berasal dari PNS ini memang diwarnai berbagai rumor tak sedap, yaitu adanya upaya oknum-oknum tertentu untuk mengalihkan peruntukan PIK dari perkampungan Industri kecil menjadi hunian.

"Saat pembentukan PIK, peruntuhan lahan adalah Wisma Industri Kecil, akan tetapi sejak tahun 2006 telah berubah menjadi Wisama Kecil (WKC) sampai Wisma Sedang (WSD)" ujar Achmad Husaini.

Dia menambahkan, para karyawan PIK dan pengusaha binaan tidak rela PIK berubah menjadi kawasan pemukiman dan akan mengawal draf Perda RT/RW yang saat ini digodok Pemprov DKI Jakarta.

"Kami minta peruntukan PIK dikembalikan ke semula sebagai Wisma Industri Kecil"ujar  Achmad Husaini yang diamini oleh Muhammad.

Sementara Prio, pejabat yang baru yang dilantik mengatakan pergantian adalah hal biasa dan meminta karyawan PIK tidak perlu resah. "Tidak perlu meresahkan isu-isu yang kontraproduktif" ujar Prio, akhir pekan lalu. (LM)

0 Comments

Silahkan Login untuk Memberi Komentar Anda
clik here    POLLING

Siapa Cawapres Ideal Jokowi.?

Basuki TP. (Ahok)
Mahfud MD
Marsekal TNI Djoko Suyanto
Jenderal TNI Moeldoko
Tri Rismaharini (Risma)
Tidak Tahu

Lihat hasil