Jumat, 25 April 2014
next next next
Senin, 30 Juli 2012 — 07:16:17 WIB

Komisi Informasi Lampung: Keterbukaan Informasi Masih Sulit Didapat

 

Metro, SENTANAonline.com

KOMISI Informasi Lampung menyatakan, dua tahun sejak berlakunya UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), informasi mengenai data keuangan badan publik masih sulit didapat.

Menurut Ketua KI Lampung, Juniardi, sampai saat ini ada 22 kasus sengketa informasi dimana Badan Publik rata-rata tidak siap dan kurang tanggap terhadap UU Keterbukaan Informasi termasuk Dispenda Kota Metro tersebut.

“Dari 22 kasus sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung, hampir seluruh badan public tidak siap untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya melalui telepon, Minggu (29/7).

Hal itu dilihat dari belum ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sementara bagian humas, tata usaha dan pegawai institusi tersebut juga tidak memahami UU KIP. "Rata-rata menyatakan tahu UU KIP setelah berada di komisi informasi. Dan terkait informasi tentang keuangan mereka masih beranggapan itu adalah rahasia,” ujarnya.

Bahkan lanjut Juniardi, ada beberapa Kabupaten/Kota, dan Dinas yang disengketakan ke Komisi Informasi seperti Kabupaten Tanggamus, Lampung Timur, Kota Metro, Tulang Bawang Barat, beberapa Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung.

"Mayoritas sengketa adalah informasi data keuangan, Dan tidak diberikan. Setelah tahu ada UU KIP, Badan publikpun baru bersedia memberikan informasi sebatas profil lembaga. Sementara informasi melaporkan hasil kinerja masih minim. Pengetahuan badan publik di daerah terkait Undang-Undang KIP juga masih sangat minim,“ terangnya.

Ditambahkan Juniardi, Persoalan lain, ada juga badan publik yang mengetahui mengenai undang-undang KIP, tentang kewajiban pelayanan informasi pada masyarakat. Namun, mereka masih terbentur dengan kebijakan pimpinan daerah.

"Belum ada instansi yang memiliki aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan informasi. Belum lagi ketertutupan informasi keuangan, karena terbiasa dengan orde baru. Yang pada masa itu segala sesuatu dirahasiakan, sehingga masyarakat hanya mengetahui informasi yang terlihat di luar,“ paparnya.

Selama dua tahun ini, Dinas Komunikasi dan Informasi masing-masing Kabupaten Kota, termasuk Provinsi-pun mengakui masih kurang pengetahuan tentang UU KIP. "Artinya, kita masih berharap sosialisasi UU KIP lebih diperketat. Sehingga masyarakat menyadari hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi. Masyarakat harus sadar bahwa keterbukaan informasi itu penting. Kalau masyarakat sadar, nantinya akan lebih mudah membuka informasi dari badan publik,” pungkas Juniardi. (ROM)

0 Comments

Silahkan Login untuk Memberi Komentar Anda
clik here    POLLING

Siapa Cawapres Ideal Jokowi.?

Basuki TP. (Ahok)
Mahfud MD
Marsekal TNI Djoko Suyanto
Jenderal TNI Moeldoko
Tri Rismaharini (Risma)
Tidak Tahu

Lihat hasil