Sabtu, 19 April 2014
next next next
Sabtu, 22 Desember 2012 — 10:37:53 WIB

Kasie Intel Kejari Karawang: Tak Mamasalah Kejaksaan Pinjam Pakai Mobil ke Pemkab

Karawang, SENTANAonline.com

KEPALA Seksi Intelejen Kejaksaan Karawang, Imran Yusuf, mengatakan, tidak ada masalah Kejaksaan pinjam pakai mobil dinas ke Pemkab setempat. Pasalnya, pinjam pakai lima mobil dinas tidak menghalangi institusi lembaga yudikatif dalam melaksanakan penegakan hukum.

"Jika pihak Pemkab Karawang hendak mengambil lima mobil dinas jenis Toyota Rush silahkan saja, dan pihak Kejaksaan sama sekali tidak merasa keberatan. Kemudian pinjam pakai mobil dinas Pemkab itu sendiri tidak melanggar hukum, karena statusnya jelas diatur oleh peraturan perundangan oleh Pemkab sendiri," ujar Imran Yusuf.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Karawang Karawang, Setya Dharma mengatakan jika, ada pihak yang menuding pinjam pakai lima mobil dinas Pemkab dikompensasikan denan dugaan kasus BPHTB dan tuduhan lainnya yang diarahkan ke kantor yang dipimpinnya itu salah alamat. “Pasalnya, kantor DPPKAD tidak sedang berurusan dengan pihak Kejaksaan terkait dengan kasus pajak BPHTB,” katanya saat ditemui di kantornya, Jumat.

Menurut Sety Dharma, untuk oprasional mobil dinas, tidak hanya melakukan pinjam pakai dengan pihak Kejaksaan saja. Tetapi hal itu dilakukan dengan institusi vertikal lainnya yang berada di Pemerintahan Kabupaten Karawang. "Pinjam pakai itu sifatnya hanya untuk memenuhi kebutuhan oprasional semata dan tidak dikompensasikan dengan hal-hal lainya," tegasnya.

Dalam hal ini, kata Setya Dharma, pihak Pemkab dalam menjalankan roda pemerintahan serta melakukan pelayanan terhadap masyarakat di negeri lumbung padi ini, harus bersinergi dengan institusi vertikal lainya. Terlebih sejak jaman "Baheula" hingga sekarang di kabupaten ini sudah terbentuk dengan yang namanya forum muspida.

Forum Muspida ini, kata Kepala DPPKAD, selain harus selaras dan seiring dengan lembaga-lama pemerintahan di kabupaten ini, juga harus saling menghormati tugas dan fungsi dari masing-masing institusi di kabupaten ini. "Kita harus berfikir jernih lah, kemudian yang namanya lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah ketika akan melakukan perbuatan itu, terlebih dahulu dipayungi oleh peraturan perundangan yang berlaku,” 'pungkasnya.(SAM)

0 Comments

Silahkan Login untuk Memberi Komentar Anda
clik here    POLLING

Siapa Cawapres Ideal Jokowi.?

Basuki TP. (Ahok)
Mahfud MD
Marsekal TNI Djoko Suyanto
Jenderal TNI Moeldoko
Tri Rismaharini (Risma)
Tidak Tahu

Lihat hasil